Hak Asasi Manusia Dalam Timbangan Syari’at Islam (bagian I)

Pendahuluan

Masalah HAM masih menjadi salah satu pusat perhatian manusia sejak pertengahan abad kedua puluh. Hingga kini, ia tetap menjadi isu aktual dalam berbagai peristiwa sosial, politik dan ekonomi, di tingkat nasional maupun internasional.

Di wilayah Indonesia, perkara hak asasi manusia tersirat dalam makna sila ke-2 pancasila yang sebagai dasar negara ini, ”Kemanusiaan yang adil dan Beradab.” Dalam Undang-Undang no.39 tahun 1999 juga dijelaskan mengenai definisi hak asasi manusia, yaitu : ”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Walaupun HAM merupakan bagian dari dasar negara, sebenarnya HAM bukanlah murni dari hasil pemikiran orang Indonesia sendiri. Seorang pegiat HAM, M.M. Billah, menyatakan bahwa fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri menunjukkan bahwa ajaran hak asasi manusia merupakan produk kebudayaan dan filsafat barat dalam masa pencerahan di abad ke-18 ketika para ahli filsafat masa itu berupaya mencari landasan kebenaran moral dan keagamaan di dalam sifat-sifat manusia, dan mengembangkan satu agama serta moralitas yang ’alamiah’. Tetapi konsepsi tentang sifat manusia dan kebebasan manusia yang muncul pada kenyataanya amat menyatu dengan tradisi budaya yang memunculkannya, yakni kebudayaan dan filsafat barat itu sendiri.

Dan apabila kita melihat sejarah mengenai HAM, terbentuknya konsep ini nyaris tidak lepas dari dominasi pemikiran barat. Kesadaran akan hak asasi dalam peradaban Barat timbul pada abad ke-17 dan ke 18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Sebagaimana dapat diketahui dalam sejarah, masayarakat manusia pada zaman dahulu terdiri dari dua lapisan besar : lapisan atas, minoritas, yang mempunyai hak-hak; dan lapisan bawah, yang tidak mempunyai hak-hak tetapi hanya mempunyai kewajiban-kewajiban, sehingga mereka diperlakukan sewenang-sewenang oleh lapisan atas. Kesadaran tersebut memicu upaya-upaya perumusan dan pendeklerasian HAM terlihat dari berbagai deklarasi yang terbentuk setelahnya. Magna Charta (1215) dianggap sebagai dokumen sejarah yang berisi prinsip-prinsip trial by jury (peradilan oleh juri), habeas corpus (surat perintah penahanan), dan pengawasan parlemen atas pajak. Kemudian, Magna Charta dijadikan sebagai momentum bagi lahirnya gagasan-gagasan HAM berikutnya, seperti di Inggris tumbuh gagasan melalui Petition of Rights (1628) dan Bill of Rights (1689). Di Perancis, setelah Revolusi Perancis, lahir deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara (Declaration des Droit de I’home et du Citoyen, 1789). Kemudian, lahirlah deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948 yang disahkan oleh PBB sebagai dasar pemberlakuan HAM di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia meratifikasi sebagai undang-undang negara tentang hak asasi manusia.

Dari latar historis beberapa perumusan dan dekalarasi HAM (yaitu: perlindungan terhadap kebebasn individu di depan kekuasan raja, kaum feodal atau negara yang domina atau tersentaralisasi), dan kesadaran ontologis tentang struktur deklarasi PBB, serta kesadaran historis tentang peradaban yang melahirkannya, dapatlah diidentifikasi karektaristik utama HAM. Perspektif Barat dalam melihat HAM dapat disebut bersifat antrhoposentris, dengan pengertian bahwa manusia dipandang sebagai ukuran bagi segala sesuatu karena ia adalah pusat atau ttitik tolak dari semua pemikiran dan perbuatan. Produk dari perspektif antrhoposentris ini tidak lain adalah individu yang otonom.

Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu penganut ajaran hak asasi manusia ini memiliki penduduk yang mayoritasnya memeluk agama Islam. Islam merupakan ajaran yang dikenal sebagai ajaran yang komperehensif, yang mengatur segala permasalahan di dunia, maupun untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْئٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ

“Dan telah Kami turunkan kepadamu sebuah Kitab sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan berita gembira bagi kaum muslimin..”(An Nahl 89).

Maka, tidak ada sesuatu pun kecuali telah dijelaskan dalam ajaran Islam ini, baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Hal ini terlihat dari lengkapnya ajaran Islam ini, mulai dari makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, minum dengan disela-sela nafas, tidur/berbaring dengan menghadap ke kanan, larangan meminum minuman yang sangat panas, khitan, pembagian warisan, hingga masalah besar seperti kepemimpinan dan negara. Dan tak terkecuali perkara yang menyangkut hak asasi, kebaikan-kebaikan yang terdapat pada konsep hak asasi manusia yang dilahirkan baru pada abad ke-18 sesungguhnya telah terdapat pada Al-Qur’an dan As-Sunnah pada belasan abad sebelumnya.

(Bersambung ke Hak Asasi Manusia Dalam Timbangan Syari’at Islam (II) )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: